Published On: Tue, Sep 20th, 2016

Skenario Yusril Untuk Jakarta Lebih Baik

Otentiknews.com, Jakarta – Sebagai guru besar dari universitas ternama, Yusril Ihza Mahendra memiliki kemampuan di bidang hukum yang mumpuni. Kepiawaian dalam memahami problematika hukum di tanah air, menjadikan Yusril sebagai salah satu sumber penting dalam memahami masalah-masalah hukum. Tidak hanya hukum tata negara yang digemarinya, tapi juga kajian dan pembidangan hukum-hukum lainnya menjadi perhatian Yusril. Sebagai ahli hukum, Yusril sering melakukan perlawanan hukum, terutama terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melenceng dari UUD NKRI 1945.

Ada banyak contoh gugatan Yusril terhadap kebijakan pemerintah yang berujung kemenangan, dan memaksa pemerintah patuh pada putusan pengadilan. Satu diantaranya, mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji harus “dirumahkan” karena pengangkatannya oleh pengadilan dianggap cacat hukum.

Hal lain yang menarik dicermati dari Yusril, keinginannya untuk melikuidasi pemerintah provinsi DKI Jakarta, disaat dirinya berniat mencalonkan diri sebagai gubernur.  Menarik, karena keinginan Yusril itu dapat menghilangkan posisinya dari jabatan (sekiranya terpilih) yang telah susah payah diperoleh. Tapi begitulah sosok Yusril, kemajuan Jakarta lebih mengedepan dari pada mempertahankan poisis sebagai gubernur.

Seperti yang pernah disampaikan Yusril pada kompas.com (12/3/2016) bahwa dirinya memiliki rencana besar sehingga begitu percaya programnya bisa menyelesaikan masalah Jakarta secara tuntas?

“Kalau saya terpilih menjadi gubernur, saya hanya mengatur Jakarta dalam masa transisi. Ke depan, Jakarta dilikuidasi. Tidak ada lagi gubernur. Tidak ada lagi DPRD. Yang ada adalah menteri urusan ibu kota, kemudian komisi urusan ibu kota, serta wali kota-wali kota saja,” kata Yusril

Yusril mengungkapkan, bahwa wajah Jakarta sebagai ibu kota adalah cerminan wajah Indonesia. Semrawutnya Jakarta, banjir, dan macet Jakarta menjadi kesan utama luar negeri bahwa Indonesia juga seperti itu. Yusril mencontohkan dengan Manila dan Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara lebih baik kondisinya dari Jakarta. Kemacetan bisa teratasi, transportasi memadai. Menurutnya, Manila dan Kuala Lumpur bisa menjadi seperti itu lantaran wilayah tersebut bukan berdiri sendiri menjadi provinsi mandiri seperti Jakarta.

Dalam pemaparannya selama tiga jam bersama sejumlah media grup kompas, Yusril memiliki ide, bahwa wilayah Jakarta yang berada di ibu kota itu diatur oleh menteri khusus, bukan sekelas gubernur. Dengan jabatan menteri khusus yang dipilih langsung oleh presiden, menteri urusan ibu kota itu bisa melakukan koordinasi dengan berbagai wilayah provinsi terdekat dalam melakukan pembangunan tanpa ada hambatan birokrasi atau ego sesama kepala daerah.

Gagasan Yusril mendapat dukungan dari Ahmad Mubarok, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menurutnya, seperti dikutip dari laman Suara (Senin, 21/3/2016), dengan dipimpinnya Jakarta oleh pejabat setingkat menteri, semua kerjasama antara Jakarta dengan daerah-daerah lain langsung ditangani pusat. Dengan demikian, tak ada lagi gangguan birokrasi. (HAL)

sumber foto: kaskus.co.id

 

About the Author

-

Komentar di bawah

XHTML: Anda dapat menggunakan tag html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>