Published On: Tue, Apr 12th, 2016

Parpol Itu Penting! Tapi Kemana Mereka (1)

Apa yang menjadi perbincangan hangat menjelang pilakda DKI 2017 mendatang ? jawabannya tentulah keputusan fenomenal dari Gubernur kontroversial Basuki Tjahaya Purnama atau Pak Ahok yang akan maju melalui jalur perseorangan (independen).

Dalam tulisan ini saya tidak bermaksud untuk membahas cikal bakal pertarungan tersebut, karena saya pastikan tak akan memberikan KTP untuk Basuki, dan tak juga akan mencoblos lawannya nanti karena saya tidak punya KTP DKI. Menarik untuk membahas opini yang berkembang setelah keputusan tersebut.

Deparpolisasi, Delegitimasi Parpol serta ragam kosa kata lain dimunculkan untuk menunjukkan keberadaan partai politik menjadi tidak penting, atau bahkan mengutip ucapan mantan Ketua DPR 2004-2009 (dalam sebuah diskusi) bahwa Parpol dianggap sebagai biang kerusakan bangsa ini.

Memang tidak ada yang salah dengan berbagai pernyataan atau pandangan sebagian orang yang mengidentikkan politik sebagai sebuah kegiatan para pendosa. Jika kita merunut pada tulisan-tulisan Machiavelli dalam The Prince (1532) maka politik digambarkan sebagai sebuah aksi kelicikan, kekejaman dan sikap manipulatif para insan politik. Sekali lagi pandangan itu tidak salah jika diperhadapkan dengan realita yang kerap hadir mengisi ruang-ruang informasi dihadapan kita.

Dalam konsep ketata-negaraan, keberadaan partai politik tidak dapat diabaikan begitu saja. Negara ada, berkembang dan hidup dalam mata rantai sistem yang saling terkait satu sama lainnya. Bahkan dapat dikatakan, kehadiran negara sejatinya untuk mengatur kehidupan masyarakat serta memberi ragam fasilitas demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang bahagia dengan sejumlah kemudahan didalamnya, serta tentu saja menjaga kedaulatan negara agar tak dicaplok negara lain. Timbal baliknya kemudian masyarakat menghargai dan menyayangi negara dengan menyisihkan sebagian rezekinya, dalam bentuk pajak untuk digunakan membiayai alat-alat negara.

Akan tetapi kekuasaan negara tidak dapat berjalan sendiri tanpa pengawasan, dan kontrol terhadap negara hanya dapat dilakukan jika sistem bergerak menemukan sinergitasnya, yaitu alat negara yang satu mengawasi alat negara lainnya, sehingga roda kemajuan negara bergerak ke depan.

Dalam konteks keseimbangan inilah demokrasi hadir dan dilahirkan. Demokrasi memandu alat negara agar tidak bertabrakan, sekaligus mengajari warga negara untuk menghormati. Kesemuanya hanya dapat terjadi jika pilar demokrasi diperkuat dan dilindungi dari kebangkrutan. Tanpa itu demokrasi yang sedang berkembang akan mati suri. Disitulah tirani akan bersemayan dan menemukan sumbu ledaknya. Jika itu terjadi, maka semua pengorbanan nyawa pejuang demokrasi menjadi percuma dan sia-sia.

Disamping pers, eksekutif dan yudikatif, lembaga legislatif menjadi pilar demokrasi. Legislatif diisi oleh perwakilan partai politik yang terseleksi. Bahwa dalam perjalanannya ada “titik nila”, tak lantas menisbatkan kesalahan pada partai politik. Semua masih berproses dan menemukan bentuk idealnya, karena itu prinsip saling mengawasi harus dilekatkan pada tiap-tiap pilar. Karena itu pula memperkuat keberadaan partai politik menjadi wajib hukumnya jika kita ingin menyelamatkan dan menjaga sistem demokrasi agar tetap dapat berjalan di negara ini.

Penulis: Ibnu Zubair

About the Author

-

Komentar di bawah

XHTML: Anda dapat menggunakan tag html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>