Published On: Wed, May 25th, 2016

Demi Demokrasi, Ikhlaskan BTP Ikut Pilkada

Otentiknews.com, Jakarta – Pilkada DKI Jakarta dalam waktu dekat akan memulai tahapannya. Diawali dengan penentuan calon gubernur, dan akan berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Bagi nama yang “distempel” KPU akan bersorak gembira, sebaliknya yang tidak memperoleh “kendaraan” akan kecewa. Calon tidak hanya melalui jalur partai politik, bisa juga menggunakan kendaraan perseorangan dengan cara mengumpulkan KTP dalam jumlah tertentu. Tapi ditangan KPU lah, kesemuanya akan mendapat leges.

Untuk menjadi calon tidaklah mudah, selain mendapat dukungan warga dan partai politik, juga harus mempunyai finansial yang memadai. Untuk keperluan kampanye saja, dana yang diperlukan mencapai milyaran. Selain itu, ada biaya tim sukses dan biaya-biaya lain, yang angkanya bisa tiga sampai lima kali lipat dari biaya resmi. Kenyataan ini menjadikan demokrasi sebagai mekanisme lahirnya pemimpin politik berbiaya tinggi.

Sayangnya, biaya mahal yang dikeluarkan terkadang tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Gubernur terpilih tidak sedikit yang terjerat kasus hukum, program-program yang dilahirkan tidak memiliki efek signifikan bagi daerah, jabatan Gubernur menjadi kedudukan “sambil-lalu” untuk mengerjakan rutinitas semata. Pembangunan yang dikerjakan terkadang seadanya, padahal anggaran yang tersedia memadai untuk menjalankan program-program monumental. Kesemua itu, bentuk-rupa dari wajah demokrasi kita. Demokrasi prosedural, yang mendahulukan pemenuhan prosedur, tanpa peduli dengan kualitas dan bobotnya. Demokrasi yang meninggikan derajat mayoritas, tanpa melihat aspek-aspek substansial. Demokrasi yang membiasakan “kegaduhan” sebagai dalil untuk meminggirkan suara minoritas dan memeras para cukong, demi meraih kekuasaan.

Dengan tampak-rupa yang demikian, sulit berharap demokrasi akan melahirkan pemimpin (sistem) yang berkualitas, malah sebaliknya akan terdegradasi dalam tirani. Mungkin bukan tirani dalam arti kekuasaan tunggal, tapi dominasi sekelompok orang dengan kewenangan absolut masih berpeluang terwujud. Apalagi kegemaran terhadap harta masih menjadi watak mayoritas pejabat dan warga masyarakat.

Pilkada DKI akan menjadi contoh bagi kelangsungan demokrasi, karena satu diantara calon yang muncul berlatar belakang minoritas. Apakah warga Jakarta dapat menerimanya atau tidak, kita tunggu sampai waktu pemilihan tiba. Apakah saat pemilihan berlangsung, warga Jakarta akan melecehkan dan merendahkan martabatnya, atau tidak, kita lihat saat pemilihan berlangsung.

Jika warga Jakarta dapat menerima minoritas, tidak melecehkan dan memberi kesempatan untuk bertarung layaknya calon-calon lain, warga Jakarta layak disebut sebagai produsen praktek demokrasi substansial. Kematangan dan kedewasaan warga Jakarta akan menjadi contoh praktek demokrasi hakiki.

Karena itu, mendorong dan mendesak agar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama  celaka, sama dengan menutup peluang hadirnya demokrasi substansial. Biarlah aparat penegak hukum bekerja dan memastikan status hukum bagi setiap warga negara, tanpa perlu didorong-dorong atau didesak-desak. Ikhlaskan Gubernur BTP bertarung, demi demokrasi. Sebab belum tentu Gubernur BTP akan memenangkan Pilkada. (Fikri Yatir)

sumber foto: detik.com

 

About the Author

-

Komentar di bawah

XHTML: Anda dapat menggunakan tag html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>